Islamofobia di Indonesia Jelas dan Nyata

- Januari 11, 2020

(tanggapan atas artikel Mahfud MD "Tidak Ada Islamofobia di Indonesia", Kompas 10/1/2020)

Rafif Amir*

Mahfud MD memulai tulisannya dengan definisi istilah "Islamofobia" menurut Runnymede Trust yang sepertinya dicomot dari Wikipedia.

Kata kunci yang ia ambil adalah "diskriminasi". Menurut Mahfud, tidak ada diskriminasi terhadap umat Islam di Indonesia dalam kehidupan politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Oleh karena itu kemudian ia menyimpulkan: "tidak ada Islamofobia di Indonesia."

Kalau berbicara memisahkan umat Islam dari kehidupan berdemokrasi di Indonesia jelas tidak mungkin. Data BPS tahun 2010 menyebut, jumlah umat Islam Indonesia lebih dari 87%. Jadi mustahil untuk tidak melibatkan umat Islam sama sekali dalam kehidupan berbangsa. Negara akan lumpuh. Apalagi, citra diri Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar sudah melekat kuat dalam ingatan dunia. Jadi bukti itu, seharusnya tidak bisa dijadikan dalil oleh Mahfud MD bahwa tidak ada Islamofobia di Indonesia.

Jika Mahfud merujuk pada pendapat Trust, saya akan mencoba mengutip pendapat John L. Esposito. Dalam acara yang digagas oleh Council on American-Islamic Relations, Esposito mengatakan, "Islamofobia adalah ketika Anda mempunyai ketakutan irasional, yang cenderung mengarah diskriminasi, ujaran kebencian, dan kejahatan berdasarkan kebencian itu merupakan ketakutan tak berdasar. Apa yang saya maksud?  Orang takut dengan "ekstremisme" muslim. Sebagian besar muslim (kenyataannya) takut (terhadap) "ekstremisme" muslim.

Hal ini senada dengan yang pernah ditulis oleh Komaruddin Hidayat dalam Republika. Ia mengatakan bahwa di dalam tubuh umat Islam tumbuh ketakutan terhadap sesamanya. Artikel Mahfud sama sekali tidak menyinggung ini dan bahkan cenderung menutupi. Mengesankan semua baik-baik saja. Ia hanya menyinggung Islamofobia yang terjadi di masa lampau --perihal ini akan saya urai kemudian.

Kembali ke pendapat Esposito. Ektremisme, menurut dia, ada dalam setiap agama. Sebagian kecil. Komunitas kecil. Tetapi kemudian, seolah-olah ditimpakan menjadi "dosa kolektif" untuk semua atau sebagian besar pemeluknya. Inilah stigma yang dibangun Amerika terhadap penduduk dunia pasca insiden 11 September yang menghancurkan WTC.

Jadi sebenarnya, jika merujuk pada argumen Esposito, akar Islamofobia adalah citra "teroris" yang berusaha disematkan kepada umat Islam. Pemikiran ini berbahaya jika sampai merangsek terlalu dalam hingga ke lingkaran pemerintah. Karena dengan kekuasaannya, ia akan melakukan "diskriminasi kecil" yang kasat mata, melalui undang-undang dan peraturan lainnya.

Contoh yang paling nyata, terbitnya Peraturan Menteri Agama (Permenag) Nomor 29 tahun 2019 tentang Majelis Taklim. Pada pasal 6 ayat 1 disebutkan bahwa majelis taklim harus terdaftar di kementerian agama. Wakil Presiden, KH Ma'ruf Amin menambahkan bahwa adanya aturan itu untuk mencegah benih-benih tumbuhnya radikalisme. Jika merujuk pada pendapat Esposito, jelas sekali ini adalah ciri Islamofobia. Apalagi ketika muncul gagasan dari pemerintah agar masjid-masjid dan kegiatan dakwah diawasi. Siapa yang mengatakan bahwa ini bukan upaya diskriminasi? Apakah agama lain di Indonesia juga diperlakukan ketat seperti ini?

Muslim dan Islamofobia

Hampir separuh dari tulisan Mahfud keluar dari area substansi. Ia menyanjung-nyanjung presiden, menteri, kapolri, kepala BIN yang menurut dia semuanya "Islami" dan jauh dari Islamofobia. "Presiden Jokowi rajin menjaga shalatnya dengan puasa wajib dan sunnah," tulis Mahfud. Mungkin karena ilmu saya yang dangkal atau karena ia terlalu bersemangat mempromosikan presiden pasca dilantik jadi menkopolhukam, sehingga saya "gagal paham" dengan kalimatnya itu. Untuk lebih meyakinkan pembaca, Mahfud masih melanjutkan ceritanya, saat ia harus menggantikan duduk di kursi yang ditinggalkan presiden dalam konferensi ASEAN, karena pak presiden pamit shalat dhuhur.

Anehnya, pada bagian berikutnya, Mahfud menulis tentang sosok Snouck Hurgronje. Sayang, Mahfud tidak menceritakan Snouck secara utuh. Ia hanya menulis, "Snouck Hurgronje mencoba mempertentangkan antara hukum adat dan hukum Islam atau antara masyarakat Islam dan masyarakat adat. Politik kolonial Belanda memang didasarkan pada Islamofobia dan devide et impera sehingga umat Islam benar-benar terbelakang..."

Snouck adalah mata-mata Belanda yang membawa misi zending. Ia mengaku muslim, fasih berbahasa Arab, dan hapal Alquran. Snouck menjalankan ibadah sebagaimana umat Islam lainnya. Ia juga memiliki wawasan yang mumpuni tentang politik dan budaya Islam.

Jika Snouck dicitrakan oleh Mahfud sebagai tokoh Islamofobia di masa kolonial, maka seharusnya "tampilan luar" tak bisa dijadikan sebagai garansi untuk mengatakan bahwa seseorang terbebas dari Islamofobia. Inilah salah satu cacat logika Mahfud dalam artikelnya.

Mahfud menulis, "Di institusi Polri, misalnya, mulai dari Kapolri sampai prajurit-prajuritnya sekarang ini yang muslim pada umumnya rajin shalat, bahkan jika ada demo, ikut shalat berjamaah dengan para pendemo yang menjaganya." Tak ada yang mengatakan bahwa semua personil Polri menganut Islamofobia. Tapi jika sebagian oknum dari mereka, jelas tak bisa dipungkiri. Dan mereka adalah para perwira yang mengambil kebijakan.

Masih terang sekali dalam ingatan, bagaimana beberapa aksi damai para ulama dan umat Islam berusaha dijegal dan dihalang-halangi. Masuk jenis apakah ini jika tidak tergolong ciri-ciri Islamofobia.

Padahal aksi 411 dan 212 yang menyejarah itu juga bermula dari kasus Islamofobia. Saat Basuki Cahaya Purnama (Ahok) melontarkan kalimat tendensius dan penghinaan, "Jangan mau dibodohi pakai Al-Maidah." Ucapan yang tak mungkin terlontar kecuali dari lisan penganut Islamofobia.

Jadi, muslim atau bukan, shalat atau tidak, tidak bisa menjadi ukuran ada atau tidaknya Islamofobia dalam diri seseorang. Abdullah bin Ubay bin Salul juga shalat. Orang-orang munafik shalat dengan sangat khusyuk, tapi kebencian mereka terhadap Islam sama bahkan melebihi kebencian musuh-musuh Islam. Mereka menggembosi dan memecah belah umat Islam dari dalam.

Hal paling kentara yang bisa dilihat kasat mata, adalah keberpihakannya terhadap umat Islam. Termasuk apakah, ia mendukung atau justru menghalang-halangi umat Islam menjalankan agamanya dengan benar, dalam segala bidang. Termasuk politik.

Pemisahan Politik dan Agama

Islamofobia yang dianut Snouck, berupaya memisahkan politik dan agama. Di Indonesia hari ini, misi Snouck diwarisi oleh kalangan sekuler dan liberal yang sudah menembus hingga ke jantung perguruan tinggi-perguruan tinggi Islam. Jika itu yang dimaksud Islamofobia oleh Mahfud, maka perguruan tinggi-perguruan tinggi itulah yang seharusnya diawasi lebih ketat. Pemisahan politik dan agama juga tidak sejalan dengan nilai-nilai pancasila dan undang-undang dasar yang kita anut.

Mirisnya, paham Islamofobia ala Snouck ini diwarisi oleh oknum elit negeri ini. Menjelang pemilu lalu, saya masih ingat masjid-masjid ramai dengan spanduk peringatan "dilarang berpolitik di masjid". Ustadz-ustadz yang ceramah nyerempet politik ditangkap dan dimintai keterangan. Ada pula yang ditangkap dengan pasal ujaran kebencian yang dibuat-buat.

Mahfud MD mengatakan dalam artikelnya, terkait Islamofobia di era kolonial hingga beberapa tahun pasca merdeka, "Umat Islam sulit menduduki jabatan-jabatan atau menjadi pegawai di institusi-institusi pemerintahan." Kalau sekarang, itu mungkin tidak berlaku, tetapi yang terjadi seperti yang sempat terlontar oleh menteri agama Fahcrul Razi. ASN tidak boleh menggunakan cadar dan celana cingkrang. Ketika mengklarifikasi soal polemik ini, ia beralasan, "Cadar dan celana cingkrang bukan ukuran ketakwaan."

Sejak zaman dulu memang tidak ada yang mengatakan bahwa celana cingkrang dan cadar menunjukkan seseorang telah sampai pada derajat ketakwaan tertentu. Tetapi setiap muslim semestinya diberikan hak yang lapang untuk melakukan apa yang ia yakini. Termasuk pilihan dalam cara berpakaian. Tak perlu menteri agama mengurus celana dan cadar. Seharusnya yang diurus, mereka yang pamer dada dan paha.

Islamofobia di Indonesia mungkin tak seekstrem di Barat yang pelakunya notabene muslim. Tetapi justru benih-benih Islamofobia sudah mulai ditanamkan sejak dini kepada anak-anak oleh orang tua mereka sendiri, oleh pemerintah kepada rakyatnya.

Orang tua melarang anaknya ikut rohis, karena menurut mereka rohis sarang teroris. Ada cerita orang tua yang marah dan khawatir ketika anaknya ikut aktivitas keagamaan, tapi tenang-tenang saja jika anaknya bergaul sedemikian bebas dan terbuka dengan lawan jenis. Pemerintah mati-matian "memerangi radikalisme" sehingga kemudian terbit PP No 7 Tahun 2019. Definisi "radikalisme" versi pemerintah sendiri pun belum jelas. Sehingga wajar jika banyak pihak yang mengkhawatirkan PP ini dijadikan alat untuk memberangus mereka yang tidak sepaham dengan pemerintah.

Ketakutan yang berlebihan (fobia) selalu melahirkan tindakan yang berlebihan. Termasuk upaya defensif yang berlebihan. Sehingga bukannya melahirkan ketenangan, tapi malah justru menciptakan "teror" baru di tengah masyarakat.

Dan, hari ini, di negeri 62, Islamofobia masih terlihat jelas dan nyata.

*penulis adalah pimred muslimvoice.web.id

Berikut tulisan Mahfud MD di Kompas (10/1/2020)


EmoticonEmoticon

 

Start typing and press Enter to search