Masyumi, Natsir, dan Soekarno

- September 15, 2018
"Selama masih ada kebebasan partai, selama itu demokrasi ditegakkan. Apabila partai-partai sampai dikubur, demokrasi pun turut pula masuk ke liangnya sekalian, dan yang tinggal berdiri di atas kuburan itu adalah diktator!" (M. Natsir)

Ekpresi kemarahan Natsir pada Soekarno mungkin tak "sekejam" sikap Soekarno pada Natsir dan Masyumi. Setelah Konstituante dibubarkan melalu dekrit presiden 5 Juli 1959 dan diumumkan berlakunya kembali UUD 1945, Natsir mulai melihat kediktatoran Soekarno lewat demokrasi terpimpin yang digagasnya. Menurut Natsir, Soekarno justru banyak melakukan pelanggaran terhadap UUD 1945.

Kemarahan Natsir diluapkan dengan bergabungnya ia dalam barisan PRRI. Inilah puncak seteru sang presiden pertama RI dengan mantan perdana menteri yang dulu pernah menjadi rujukan utama dan dikagumi pemikiran-pemikirannya.

Soekarno marah dan menangkap Natsir, Sjafruddin, Prawoto, dkk. Tidak hanya itu, Soekarno juga menangkap Soemitro dari PSI. Belum puas, Soekarno memerintahkan PSI dan Masyumi mengutuk tokoh-tokohnya yang terlibat. Masyumi menolak dan hanya mengatakan bahwa para tokoh yang terlibat PRRI telah berbuat inkonstitusional.

Soekarno semakin marah. Ia memberikan dua alternatif; Masyumi dan PSI membubarkan diri atau akan diumumkan sebagai partai terlarang. Akhirnya, Masyumi membubarkan diri. Dan ini adalah awal babak baru dalam politik Islam Indonesia.

Setelah bersama NU, PSI dan partai lainnya, Masyumi gagal memperjuangkan Islam sebagai dasar negara dalam sidang Konstituante. Masyumi dipaksa terkubur dalam peta perpolitikan umat Islam, bahkan hingga babak orde baru dimulai. (@RafifAmir)


EmoticonEmoticon

 

Start typing and press Enter to search