Kronologis Dihapusnya Tujuh Kata dari Piagam Jakarta

- September 18, 2018
Hari itu, semangat kemerdekaan masih menyala. Gegap gempita perayaan berdenging di seluruh penjuru nusantara. 17 Agustus 1945, kebahagiaan terlihat terang di setiap mata rakyat Indonesia. Tapi sore, di hari yang sama, mungkin tak banyak yang tahu, sekaligus menjadi awal yang kelabu bagi perjuangan umat Islam dalam mempertahankan tujuh kata "sakral" dalam Piagam Jakarta. Inilah, kata Mohammad Roem, detik-detik pengorbanan terbesar umat Islam.

Dalam Majalah Serial Dakwah No.84 Mei 1981, seperti dikutip dalam buku M. Natsir yang berjudul Asas Keyakinan Agama Kami,  Mohammad Roem menceritakan kronologis dihapusnya tujuh kata dari Piagam Jakarta. Tujuh kata itu adalah: "Dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya."

Di sore hari, 17 Agustus 1945, Mohammad Hatta menerima telepon dari Tuan Nasyijima, pembantu Admiral Mayeda yang isinya adalah menanyakan apakah Bung Hatta dapat menerima seorang opsir kaigun (angkatan laut Jepang). Opsir itu hendak menyampaikan hal yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Nasyijima sendiri yang akan menjadi penerjemahnya. Opsir itu datang untuk memberitahukan bahwa wakil-wakil Protestan dan Katolik di daerah yang dikuasai oleh angkatan laut Jepang tidak dapat menerima bagian kalimat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar yang berbunyi: "Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya." Meski hanya untuk umat Islam dan tidak mengikat mereka, mereka beranggapan tujuh kata itu adalah bentuk diskriminasi terhadap golongan minoritas. Jika tujuh kata itu tetap "dipaksakan" tercantum dalam Piagam Jakarta, mereka mengancam akan keluar dari Republik Indonesia. Roem mengomentari, ini adalah kerugian besar bagi umat Islam.

Piagam Jakarta pada mulanya adalah preambul yang disusun oleh panitia 9 yang terdiri dari: Bung Karno, Bung Hatta, Haji Agus Salim, Ki Bagus Hadikusumo, Kyai Wahid Hasyim, Prof Soepomo, Mr Maramis, Kyai Kahar Muzakkir, dan Mr Mohamamd Yamin. Saat itu Bung Karno sebagai ketua panitianya. Pada pidatonya, Bung Karno mengatakan bahwa preambul yang telah disusun adalah "kompromis yang dicapai dengan susah payah antara golongan nasionalis dan golongan Islam."

Namun demikian. Tujuh kata di dalamnya telah benar-benar hilang gara-gara pernyataan seorang opsir kaigun. Sebenarnya, sampai sekarang pun masih misterius siapa sebenarnya opsir yang mengaku dari kaigun itu? benarkan yang ia katakan? bagaimana pula resolusi yang diambil golongan Kristen? Bung Hatta tak sempat menanyakan itu. Beliau percaya tentang kabar itu.

Karena kabar itu terdengar begitu serius dan mendesak, maka pagi hari, tanggal 18 Agustus 1945, Hatta  bersama Ki Bagus Hadikusumo, Wahid Hasyim, Mr Kasman Singodimedjo dan Mr Teuku Hasan dari Sumatera mengadakan rapat untuk membicarakan masalah itu. Bung Hatta berhasil melobi mereka hingga pada sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan, Undang-Undang Dasar diterima dengan suara bulat tanpa menyertakan tujuh kata "dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya". Tujuh kata itu diganti dengan kalimat "ketuhanan Yang Maha Esa" sesuai dengan amandemen dari Ki Bagus Hadikusumo.

Semua yang hadir dalam rapat, khususnya kalangan Islamis, bersepakat bahwa semangat Piagam Jakarta tidak lenyap bersama lenyapnya tujuh kata itu. Hal itu diperkuat oleh Presiden Soekarno dalam pertimbangan dekrit 5 Juli 1959 bahwa "Kami berkeyakinan bahwa Piagam Jakarta tertanggal 22 Juni 1945 menjiwai Undang-Undang Dasar 1945, dan adalah merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan konstitusi tersebut."

Roem menjelaskan, Dekrit sejatinya memang tidak mengubah UUD 1945, tetapi UUD 1945 tidak akan berlaku lagi tanpa dekrit. Jadi setiap perkataan dalam dekrit pasti ada maknanya. Termasuk kata-kata "Piagam Jakarta menjiwai UUD 1945". Pernyataan lain yang memperkuat tentang ruh Piagam Jakarta adalah ketika Achmad Sjaihu, anggota DPRI RI bertanya pada pemerintah yang dijawab oleh Perdana Menteri Djuanda tentang apakah tujuh kata dalam Piagam Jakarta dapat dijadikan dasar untuk membuat perundang-undangan yang sesuai dengan syariat Islam? Beliau menjawab, bahwa dapat diciptakan perundang-undangan bagi pemeluk agama Islam yang dapat disesuaikan dengan syariat Islam.


EmoticonEmoticon

 

Start typing and press Enter to search